
Lestari

Purbaya Yudhi Tuntut Kilang Baru, Sebut Negara Rugi Miliaran Dolar
Purbaya Yudhi Tuntut Kilang Baru, Sebut Negara Rugi Miliaran Dolar

Purbaya Yudhi Sadewa Menegaskan Bahwa Indonesia Menghadapi Kerugian Besar Akibat Ketergantungan Pada Impor Minyak (BBM), Khususnya Dari Singapura. Pernyataan ini di sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada akhir September 2025, di mana Purbaya menyoroti kondisi industri migas nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Menurut Purbaya, Indonesia menghabiskan puluhan miliar dolar AS setiap tahun untuk membeli BBM dari luar negeri. Ketergantungan ini bukan hanya membebani anggaran negara melalui subsidi energi, tetapi juga menimbulkan risiko strategis terkait ketahanan energi nasional. “Selama puluhan tahun, Indonesia masih impor minyak, padahal kapasitas kilang dalam negeri terbatas dan pembangunan kilang baru stagnan,” tegasnya.
Purbaya juga mengkritik PT Pertamina (Persero) yang hingga kini belum menepati janji pembangunan tujuh kilang baru sejak 2018. Padahal, kilang-kilang baru ini di harapkan dapat menekan impor BBM dan mengurangi beban subsidi yang membengkak di APBN. Menurut Purbaya, kegagalan merealisasikan proyek kilang berdampak langsung pada defisit energi Indonesia. Ia menegaskan, jika proyek pembangunan kilang tidak segera di realisasikan, pemerintah tidak segan-segan mempertimbangkan pergantian direksi Pertamina.
Selain menyoroti masalah subsidi, Purbaya Yudhi juga menekankan pentingnya investasi strategis untuk industri migas. Ia mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengambil peran dalam pembangunan kilang baru. Langkah ini di anggap krusial untuk menekan ketergantungan impor minyak dan menjaga stabilitas keuangan negara.
Ketergantungan pada impor BBM, menurut Purbaya Yudhi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga masalah kedaulatan energi. Dengan membangun kilang baru, Indonesia tidak hanya menghemat miliaran dolar setiap tahun, tetapi juga memperkuat posisi strategisnya di sektor energi. Pemerintah berharap dengan langkah konkret ini, Indonesia bisa lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan minyak.
Mempertanyakan Efektivitas Kebijakan Tersebut
Reaksi warganet terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menuntut pembangunan kilang baru dan mengkritik ketergantungan Indonesia pada impor minyak dari Singapura cukup beragam. Sebagian besar warganet mendukung langkah tegas Purbaya, sementara sebagian lainnya menyuarakan skeptisisme dan kritik terhadap implementasi kebijakan tersebut. Banyak warganet yang mengapresiasi sikap Purbaya yang berani menyoroti masalah ketergantungan energi dan lambannya pembangunan kilang oleh Pertamina.
Mereka menilai bahwa langkah ini penting untuk mengurangi beban subsidi energi dan meningkatkan kedaulatan energi nasional. Sebagai contoh, akun Twitter @detikfinance menulis: “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dorong BPI Danantara bangun kilang minyak di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.” Selain itu, beberapa warganet juga menyoroti ironi ketergantungan Indonesia pada impor minyak meskipun negara kaya akan sumber daya alam. Mereka berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan kilang untuk mengurangi kerugian negara.
Namun, ada juga warganet yang Mempertanyakan Efektivitas Kebijakan Tersebut. Mereka khawatir bahwa meskipun ada dorongan untuk membangun kilang baru, realisasinya akan terhambat oleh birokrasi dan kepentingan politik. Beberapa warganet juga meragukan komitmen Pertamina dalam merealisasikan proyek tersebut, mengingat janji sebelumnya yang belum terealisasi. Sebagian warganet juga menyoroti kinerja Pertamina yang di nilai lamban dalam membangun kilang baru. Mereka mendukung langkah Purbaya yang mengancam akan mengganti direksi Pertamina jika proyek tersebut tidak segera di realisasikan. Namun, mereka juga berharap agar langkah tegas ini di ikuti dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan agar proyek kilang benar-benar dapat mengurangi ketergantungan impor minyak. Secara umum, warganet mendukung langkah Purbaya untuk mendorong pembangunan kilang baru sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor minyak.
Salah Satu Poin Utama Yang Disampaikan Purbaya Yudhi Adalah Pentingnya Pembangunan Kilang Minyak Baru Di Indonesia
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada akhir September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sejumlah poin strategis yang menjadi sorotan terkait kebijakan energi nasional dan kinerja Pertamina. Rapat ini menjadi momen penting untuk menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) serta langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.
Salah Satu Poin Utama Yang Disampaikan Purbaya Yudhi Adalah Pentingnya Pembangunan Kilang Minyak Baru Di Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada impor BBM, khususnya dari Singapura, telah menyebabkan negara mengeluarkan puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Purbaya menegaskan bahwa sejak krisis energi 1998, Indonesia belum membangun kilang baru yang memadai, meskipun kebutuhan domestik terus meningkat. Padahal, pembangunan kilang di yakini dapat mengurangi ketergantungan impor, menekan subsidi energi, dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
Purbaya juga secara tegas menyoroti kinerja PT Pertamina (Persero) dalam hal pembangunan kilang. Ia mengingatkan bahwa sejak 2018, Pertamina menjanjikan pembangunan tujuh kilang baru dalam lima tahun, namun hingga kini belum terealisasi. Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan lemahnya eksekusi dan perencanaan internal perusahaan. Ia bahkan menegaskan pemerintah siap mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian direksi Pertamina jika proyek pembangunan kilang tidak segera di laksanakan.
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan badan-badan terkait untuk memastikan proyek pembangunan kilang berjalan efektif. Ia mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk segera mengambil langkah konkret dalam pembangunan kilang sebagai solusi jangka panjang. Menurut Purbaya, keberhasilan proyek ini tidak hanya mengurangi beban subsidi energi, tetapi juga memberikan dampak strategis terhadap stabilitas ekonomi dan kemandirian energi Indonesia. Dalam rapat tersebut, Purbaya juga menyampaikan kritik terhadap pemborosan anggaran akibat ketergantungan impor.
Salah Satu Program Utama Yang Diluncurkan Adalah Paket Stimulus Ekonomi “8+4+5”
Sejak di lantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan sejumlah langkah konkret yang menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia, meningkatkan penerimaan negara, dan menjaga keberlanjutan fiskal tanpa menambah beban utang. Strategi ini mencakup kebijakan fiskal, reformasi perpajakan, serta penataan ulang pengelolaan anggaran dan subsidi.
Salah Satu Program Utama Yang Diluncurkan Adalah Paket Stimulus Ekonomi “8+4+5”, yang terdiri dari delapan program akselerasi untuk tahun berjalan, empat program lanjutan, dan lima program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Menurut Purbaya, paket ini di rancang untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pertumbuhan penerimaan pajak, dan menyerap tenaga kerja, terutama menjelang kuartal IV-2025.
Purbaya menekankan fokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai basis penerimaan negara, alih-alih sekadar menaikkan tarif pajak. Ia menilai setiap tambahan pertumbuhan ekonomi 1% dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp220 triliun, sementara 0,5% pertumbuhan memberi tambahan sekitar Rp110 triliun. Dengan strategi ini, pemerintah berharap meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Di sisi lain, Purbaya juga mengambil langkah penegakan hukum terhadap penunggak pajak dan penertiban sektor cukai. Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 200 wajib pajak besar dengan nilai tagihan mencapai Rp50–60 triliun. Penagihan tunggakan ini menjadi prioritas untuk memastikan kepatuhan dan menambah kas negara, sekaligus menekan kebocoran penerimaan pajak. Dalam rangka memperkuat sistem perpajakan, Menkeu mendorong integrasi data dan reformasi sistem perpajakan. NIK, NPWP, dan data perizinan akan di sinergikan Purbaya Yudhi.