Kasus Dana Hibah Jatim: Khofifah Bersaksi Di KPK

Dalam permasalahan ini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas (kelompok masyarakat) Provinsi Jawa Timur. Serta yang di landasi oleh sejumlah alasan penting yang berakar dari fakta-fakta penyidikan. Pertama, keterlibatan Khofifah sebagai saksi di picu oleh pernyataan mantan Ketua DPRD Jatim. Dan ia yang menyebutkan bahwa dalam proses perencanaan.Kemudian dengan penyaluran dana hibah, kepala daerah (dalam hal ini Gubernur) turut terlibat dalam pembahasan dan pengesahan anggaran. Kusnadi menegaskan bahwa tidak mungkin kepala daerah tidak mengetahui alokasi hal ini yang besar dan masif. Karena eksekutif bersama legislatif secara aktif melakukan pembahasan bersama terkait penyaluran dana tersebut. Fakta kedua adalah posisi Khofifah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di lingkungan Pemprov Jatim. Sebagai gubernur, ia memiliki tanggung jawab konstitusional terhadap pengelolaan. Kemudian juga pengawasan dana APBD, termasuk dana hibah yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun.

KPK memandang bahwa keterangan dari Khofifah di butuhkan untuk mengonfirmasi apakah ada kelalaian, pembiaran. Ataupun bahkan kemungkinan keterlibatan secara tidak langsung dalam proses yang berujung pada praktik suap. Serta dnegan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, KPK telah mengantongi bukti dan keterangan dari berbagai pihak bahwa proses pengajuan hibah Pokmas rawan praktik fee. Terlebih pengondisian proyek, dengan dugaan setoran 20% kepada oknum anggota DPRD. Tentunya melalui koordinator kelompok masyarakat. Dengan lingkup penyelidikan yang makin luas dan total 21 orang sudah di tetapkan sebagai tersangka. Pihak KPK membutuhkan klarifikasi dari pejabat tingkat tinggi. Agar memperoleh gambaran menyeluruh terkait pola birokrasi. Kemudian dengan alur keuangan yang terjadi dalam program hibah tersebut. Secara prinsip, pemanggilan Khofifah bukan berarti langsung menunjukkan keterlibatan pidana. Akan tetapi lebih sebagai langkah penting untuk mendalami rantai proses birokrasi.

KPK Periksa Khofifah Soal Suap Budget Hibah Jawa Timur

Selanjutnya juga masih membahas KPK Periksa Khofifah Soal Suap Budget Hibah Jawa Timur. Dan fakta lain akan hal ini adalah:

Juru Bicara KPK Menyatakan Dukungan Penuh

Pernyataan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo. Terlebih mengenai pemanggilan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dan ia sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas. Kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan penyidikan. Dalam pernyataannya, Juru Bicara KPK menyatakan bahwa lembaganya mendukung penuh pengusutan perkara ini secara terbuka dan menyeluruh. Hal ini termasuk terhadap siapa pun pihak yang relevan untuk dimintai keterangan, tanpa terkecuali. Dukungan yang di maksud adalah dalam bentuk komitmen KPK untuk mendalami semua informasi, keterangan saksi. serta bukti-bukti yang muncul dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, nama ia muncul dalam keterangan mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Kemudian yang menyebut bahwa kepala daerah tentu mengetahui proses pembahasan dan alokasi dana hibah Pokmas. Lalu menanggapi itu, KPK tidak langsung mengambil kesimpulan. Namun melainkan menyatakan akan mengecek validitas pernyataan tersebut dan tidak ragu untuk memanggil Khofifah.

Jika di anggap perlu demi memperjelas posisi dan peran dalam proses penganggaran. Pernyataan juru bicara ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap prinsip transparansi. Dan juga akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta menunjukkan bahwa KPK bekerja berdasarkan logika penyidikan yang profesional. Akan tetapi bukan tekanan politik atau asumsi publik. Dengan menyampaikan bahwa siapa pun bisa di periksa jika relevan dengan kasus. Mereka ingin membangun kepercayaan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan perkara korupsi. Lebih lanjut, dukungan penuh ini juga mencakup perlindungan terhadap integritas proses penyidikan. Serta di mana KPK mengedepankan fakta hukum daripada opini atau spekulasi. Oleh karena itu, pemanggilannya jika di lakukan. Terlebih semata-mata bertujuan untuk mengonfirmasi, memperjelas. Dan juga melengkapi konstruksinya.

Pihak KPK Periksa Khofifah Soal Suap Budget Hibah Jawa Timur Yang Di Nilai Juga Bertanggung Jawab

Selain itu, masih membahas Pihak KPK Periksa Khofifah Soal Suap Budget Hibah Jawa Timur Yang Di Nilai Juga Bertanggung Jawab. Dan fakta lainnya adalah:

Ruang Lingkup Kasus

Hal ini terkait dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur yang sedang di selidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu sangat luas, kompleks, dan melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat. Kasus ini berpusat pada penyaluran dana hibah dari Anggaran Pendapatan. Dan juga Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022. Terlebih yang di tujukan kepada kelompok masyarakat atau Pokmas di berbagai daerah. Dana hibah ini merupakan bentuk bantuan pemerintah provinsi kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka pembangunan infrastruktur kecil. Kemudian program pemberdayaan, dan kegiatan sosial lainnya. Namun, dalam praktiknya, mekanisme penyaluran hibah tersebut di duga telah di selewengkan secara sistematis. Nilai total dana yang di periksa oleh KPK mencapai sekitar Rp2 triliun.

Tentunya dengan ribuan proposal hibah yang di ajukan dan di realisasikan. Dugaan kuat menyebut bahwa dalam proses pengajuan dan pencairan hibah ini. Dan juga terjadi praktik suap dan pungutan liar yang terstruktur. Sejumlah pihak, khususnya anggota DPRD Jawa Timur. Namun di duga menerima fee sebesar 20% dari nilai hibah yang di salurkan kepada Pokmas. Uang ini di duga di berikan melalui koordinator kelompok masyarakat, sebagai imbalan. Agar proposal mereka di setujui dan dananya di cairkan. Modus operandi ini melibatkan penyusunan proposal fiktif, mark-up anggaran, hingga pengondisian proyek. Serta yang di jalankan oleh pihak tertentu yang telah “membeli akses”. KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Terlebih yang terdiri dari 4 penerima suap (3 di antaranya merupakan penyelenggara negara dan 1 staf). Dan juga 17 pemberi suap (termasuk 15 pihak swasta dan 2 penyelenggara negara lainnya).

Jadi itu dia beberapa fakta mengenai Khofifah yang ikut di seret dalam Kasus Dana Hibah.